Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk membendung impor ubin keramik. Upaya tersebut dilakukan dengan mengenakan tarif bea masuk tindakan pengamanan atas impor ubin keramik.
Pengenaan bea masuk yang ditujukan untuk membendung impor tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik. Dalam peraturan yang ditandatangani Sri Mulyani 19 September lalu tersebut bea masuk tindakan pengamanan dikenakan selama tiga tahun.
Untuk tahun pertama, besaran tarif bea masuk tindakan pengamanan sebesar 23 persen. Untuk tahun kedua, besaran tarif yang dikenakan sebesar 21 persen. Sementara tahun ketiga, besaran tarif yang dikenakan sebesar 19 persen.
Pengenaan bea masuk tindakan pengamanan tersebut merupakan tambahan atas bea masuk umum yang berlaku umum. Ani dalam pertimbangan peraturan menteri keuangan tersebut mengatakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan tersebut dilakukan karena impor ubin keramik sudah memberi masalah ke Indonesia.
"Hasil penyelidikan Komite Pengaman Perdagangan Indonesia terdapat ancaman serius," katanya seperti dikutip dari peraturan menteri tersebut, Selasa (2/10).
Sri Mulyani ancaman muncul akibat adanya lonjakan impor ubin keramik. Lonjakan tersebut telah menekan industri ubin keramik dalam negeri.
Sebagai catatan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode 2015-2017 volume impor keramik meningkat. Pada periode 2015, impor ubin keramik sebanyak 861.341 ton.
Tahun 2016, impor naik 24,7 persen menjadi 1.073.972 ton. Sementara itu 2017, impor naik 17,5 persen menjadi 1.262.016 ton. Dengan kata lain, impor ubin keramik rata-rata tumbuh 21,1 persen per tahun.
Data Komite Pengaman Perdagangan Indonesia impor terbesar ubin keramik tersebut berasal dari empat negara, salah satunya; China dengan jumlah mencapai 98,84 persen dari total impor ubin keramik Indonesia.
Sementara itu tiga negara lainnya; Vietnam, Thailand dan Malaysia
Sumber : CNN Indonesia