Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai penerapan bea masuk anti dumping (BMAD) merupakan langkah paling cepat untuk menghalau banjir keramik impor. Saat ini, porsi keramik impor telah melebihi batas aman, yakni 25% dari total pasar domestik.
Keadaan itu membuat industri keramik dalam negeri bisa terkena injury. Oleh sebab itu, diperlukan langkah pengamanan pasar dalam negeri agar industri lokal bisa bertahan. “Belum keluar keputusannya, tapi kami sudah minta ke Kementerian Perdagangan untuk memprosesnya. Kalau impor lebih dari 25%, industri dalam negeri bisa injury,” ujar Sigit kepada Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Achmad Sigit kepada Investor Daily, Minggu (1/10).
Sigit mengatakan, ada beberapa langkah untuk mengatasi banjirnya impor keramik, misalnya dengan penerapan tarif pengamanan perdagangan (safeguard), BMAD, atau dengan larangan dan pembatasan (lartas) impor. Semua opsi ini masih harus dipelajari. Pasalnya, kebanyakan impor keramik berasal dari Tiongkok.
“Kalau mau lartas harus ada prosedurnya lagi. Kalau mau cepat, memang BMAD,” kata dia.
Saat ini, dia menegaskan, industri keramik dalam negeri kesulitan bersaing dengan produk impor asal Tiongkok, karena harganya jauh lebih murah. Keramik yang tidak dapat diproduksi dalam negeri diizinkan masuk pasar domestik, sedangkan jenis keramik yang dibatasi adalah yang bisa diproduksi dalam negeri. Sigit menilai, industri keramik seharusnya bisa bersaing dengan negara lain karena sudah mengadopsi teknologi baru.
Sumber: Investor Daily