ANDA MEMASUKI WILAYAH ZONA INTEGRITAS BALAI BESAR KERAMIK MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI                                     LSPro BBK Melayani Jasa Layanan Sertifikasi Industri Hijau

Kemenperin

17 Pejabat Tinggi Kemenperin Dilantik, Ini Daftar Namanya

Input By: Superadmin | Posted on: 2022-01-24 11:47:05

Sumber : Tempo.co

Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita melantik 17 pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional ahli utama di lingkungan Kementerian Perindustrian atau Kemenperin. Dalam kesempatan tersebut, dilantik 15 pejabat setingkat Eselon II serta dua pejabat Fungsional Ahli Utama untuk meningkatkan kinerja jajaran Kementerian Perindustrian. “Hal ini menyikapi arahan Presiden dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga Kemenperin perlu mengambil langkah-langkah konkret, termasuk dalam percepatan pelaksanaan anggaran,” ujar Agus di Jakarta, Jumat 21 Januari 2022.

 

Menperin melakukan penyusunan kembali jajarannya dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan produktivitas kinerja di tahun 2022. Dalam kesempatan tersebut, Menperin mengapresiasi kinerja jajaran Kemenperin yang dibuktikan dengan beberapa capaian prestasi, di antaranya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan dari BPK sebanyak 13 kali berturut-turut sejak tahun 2008, 13 kali meraih Penghargaan Standar Tertinggi Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan Juara I BMN Award dari Kementerian Keuangan. Selanjutnya, peringkat utama kategori Kemitraan Tingkat Pusat pada Anugerah KPPU Award 2021 dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dalam penganugerahan Zona Integritas 2021. Selain itu, Kemenperin berhasil merealisasikan anggaran tahun 2021 dengan capaian 97,45 persen. “Karenanya, jajaran Kemenperin, termasuk para pejabat yang hari ini dilantik, dituntut untuk dapat mempertahankan serta meningkatkan efektivitas kinerjanya dalam rangka membangun sektor industri manufaktur yang berdaulat, mandiri, berdaya saing, dan inklusif,” tegas Menperin.

 

Sektor industri manufaktur dipandang sebagai pendorong utama bagi Indonesia untuk keluar dari resesi yang merupakan dampak pandemi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain investasi, ekspor, impor, kontribusi pajak, kontribusi terhadap PDB, tingkat pertumbuhan, Purchasing Manager’s Index (PMI), dan ketenagakerjaan. Untuk itu, di tahun 2022, diperlukan upaya yang lebih maksimal dalam memperkuat peran sektor ini. Langkah utama yang perlu dilakukan adalah melaksanakan program-program prioritas dan unggulan di tahun 2022, serta menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi sektor industri. Sebelumnya, Menperin memaparkan tantangan-tantangan bagi industri manufaktur di Indonesia, antara lain kesulitan bagi IKM untuk bermitra dengan industri besar dan masuk dalam Global Value Chain, belum dimanfaatkannya instrumen fiskal secara optimal untuk meningkatkan daya saing industri, dan masih enggannya pelaku pelaku industri untuk masuk ke Kawasan Industri Halal. Selain itu, kesiapan Kawasan Industri Halal, disrupsi dalam supply chain, serta perlu upaya mitigasi pada sektor industri terhadap risiko belum berakhirnya pandemi Covid-19. “Di sini, peran jajaran Kemenperin sangat dibutuhkan dalam menjawab tantangan dan mencapai target-target sektor manufaktur di tahun 2022 yang telah ditetapkan,” kata Agus. Target-target tersebut meliputi pertumbuhan industri manufaktur 4,5-5 persen, nilai ekspor industri manufaktur pada kisaran 175-180 miliar dolar AS, investasi Rp300-310 triliun, serta penyerapan tenaga kerja sebesar 20,84 juta TK di tahun 2022.

 

Adapun para pejabat yang dilantik adalah Feby Setyo Hariyono sebagai Kepala Biro Perencanaan, Ikana Yossye Ardianingsih sebagai Kepala Biro Hukum Wulan Aprilianti Permatasari sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi, Wawas Swathatafrijiah sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal, R Janu Suryanto sebagai Inspektur II, serta Sri Hastuti Nawaningsih sebagai Inspektur IV. Kemudian, Abdulah sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Saiful Bahri sebagai Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi, Wiwik Pudjiastuti sebagai Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam, serta Emil Satria sebagai Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan. Selanjutnya, M Arifin sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Liliek Widodo sebagai Direktur Industri Logam, dan Ni Nyoman Ambareny sebagai Direktur Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan. Kemudian E Ratna Utarianingrum sebagai Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, serta Muhammad Taufiq sebagai Kepala Balai Besar Kimia dan Kemasan. Adapun Sony Sulaksono dan Budi Susanto dilantik sebagai Pejabat Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Utama.